Bakesbangpol Mimika Dorong Penguatan Demokrasi dari Kampung
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Forum Diskusi Politik bertajuk “Membangun Demokrasi dari Kampung” di Grand Tembaga Hotel, Jalan Yos Sudarso, Timika, Papua Tengah, Jumat, 31 Juli 2026.
Forum tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimika, akademisi Institut Jembatan Bulan Timika, serta Bakesbangpol Mimika.
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Yohana Paliling, yang mewakili Bupati Mimika Johannes Rettob. Turut hadir Sekretaris Bakesbangpol Mimika Amelda Mince Rumayomi serta Kepala Bagian Humas Distrik Kwamki Narama, Kristin.
Kepala Bidang Bina Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Mimika, Erius Kogoya, mengatakan forum tersebut digelar untuk mendorong kesadaran politik masyarakat di tingkat akar rumput.
Menurut dia, praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya dibangun di pusat pemerintahan atau wilayah perkotaan, tetapi juga harus tumbuh dari unit terkecil masyarakat, seperti kampung dan kelurahan.
“Kegiatan ini bertujuan mendorong kesadaran politik di tingkat akar rumput. Praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi dimulai dari unit terkecil masyarakat, seperti kampung dan kelurahan,” kata Erius dalam laporannya.
Ia mengatakan kegiatan tersebut juga bertujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk pemilih pemula dan generasi muda, mengenai hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara.
Selain menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam mengawal proses demokrasi dan menyampaikan aspirasi pembangunan sesuai kebutuhan warga.
“Forum ini juga diharapkan dapat memperkuat ruang diskusi masyarakat serta membantu menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan warga,” ujar Erius.
Sebanyak 125 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dari Distrik Kwamki Narama.
Materi yang dibahas meliputi pembangunan demokrasi dari kampung, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pengawasan partisipatif di tingkat kampung, serta penguatan pendidikan politik berkelanjutan pada era literasi digital pasca-pemilu.
Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah dan diskusi.
Sementara itu, Yohana Paliling mengapresiasi Bakesbangpol Mimika yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan politik.
Menurut dia, tema “Membangun Demokrasi dari Kampung” menegaskan bahwa fondasi demokrasi yang kuat harus dibangun dari tingkat akar rumput.
“Demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan harus dimulai dari kampung menuju kota,” kata Yohana.
Ia mengatakan gagasan tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk membangun daerah secara merata dengan menjadikan kampung sebagai pusat tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Dalam kehidupan demokrasi, kata Yohana, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik, tetapi memiliki peran sebagai pelaku utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
“Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara bertanggung jawab, transparan, dan senantiasa berpihak pada kepentingan bersama,” ujarnya.
Menurut Yohana, partisipasi aktif masyarakat dapat memastikan aspirasi warga didengar, setiap suara dihargai, serta kebutuhan masyarakat menjadi perhatian para pemimpin yang dipilih secara demokratis.
Ia menilai forum tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk mendorong kehidupan demokrasi yang sehat, berkualitas, dan berkeadaban. Demokrasi, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih, tetapi juga dibangun melalui pendidikan politik, penguatan partisipasi, serta kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.
“Melalui forum diskusi seperti ini, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang demokrasi, tetapi juga memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat kebersamaan, dan membangun sikap saling menghargai di tengah keberagaman,” kata Yohana.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan forum tersebut sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas, menjaga stabilitas sosial dan politik, serta mengedepankan dialog, musyawarah, dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Yohana menambahkan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan alasan untuk memecah persatuan.
“Marilah kita terus menjaga semangat persaudaraan, menghormati setiap perbedaan, serta membangun budaya politik yang santun, dewasa, dan bertanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Mimika,” ujarnya. (nls)
