Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua
PAPUA TENGAH, KONTENMIMIKA.com — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua memperkuat komitmen untuk mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
Komitmen itu dibahas dalam dialog strategis bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dan para kepala daerah se-Tanah Papua di Gedung BPKAD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis, 30 Juli 2026.
Dialog tersebut dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara daring, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, serta sejumlah bupati dan wali kota se-Tanah Papua.
RAPPP 2025–2029 merupakan rencana aksi lima tahunan yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041.
Program tersebut mengusung tiga misi utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang dijabarkan dalam 19 program percepatan pembangunan.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan keberhasilan RAPPP membutuhkan keselarasan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Pembangunan Papua bukan sekadar pembangunan sebuah kawasan, tetapi ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama untuk maju dan menikmati hasil pembangunan,” kata Febrian.
Menurut dia, penyelarasan program pembangunan daerah dengan RAPPP terus dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Musrenbang Otsus Papua.
Kementerian PPN/Bappenas juga akan mengawal pelaksanaan RAPPP melalui penguatan tata kelola serta pemantauan menggunakan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua atau SIPPP.
Sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Keuangan Daerah-Otonomi Khusus Kementerian Keuangan untuk mendukung penyediaan data pembangunan yang terpadu.
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan koordinasi antarpemerintah perlu diperkuat agar program pembangunan tidak berjalan secara sektoral dan terpisah.
“Pembangunan Papua perlu melibatkan banyak aktor. Tanpa koordinasi yang kuat, program pembangunan berisiko berjalan secara sektoral dan parsial,” ujar Meki.
Ia mengajak seluruh pihak menjaga semangat “1 dalam 6 dan 6 dalam 1”, yakni enam provinsi dengan semangat tetap satu Papua, agar percepatan pembangunan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua. (trm)
