Konferensi Kota Toleran II Hari Terakhir di Mimika, Empat Narasumber Bahas Strategi Perkuat Kerukunan
KONTENMIMIKA.com, Timika – Penguatan toleransi, perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta jaminan kesetaraan bagi seluruh warga negara menjadi perhatian dalam Konferensi Kota Toleran Nasional II yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Senin 16 November 2026.
Dalam forum yang dimoderatori Ikhsan Yosarie dari Setara Institute tersebut, empat narasumber dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Setara Institute membagikan pengalaman serta pandangan mengenai tantangan menjaga kerukunan dan membangun harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Keempat narasumber tersebut yakni Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon Oldrin Parinusa, Kepala Bidang Bina Lembaga Kementerian Agama Hery Santoso, dan Peneliti Setara Institute Harkirtan Kaur.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin dalam pemaparannya menegaskan bahwa toleransi antarumat beragama merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, aman, dan harmonis.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat hidup aman, bebas dari diskriminasi, serta terhindar dari konflik akibat perbedaan agama, suku, dan keyakinan.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Banjarmasin telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat.
Yamin mengatakan, regulasi tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kerukunan melalui program berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh lintas agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), masyarakat sipil, serta berbagai elemen masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan dialog lintas agama, pendidikan toleransi, pengembangan kampung toleransi, dan peningkatan peran generasi muda.
“Toleransi bukan hanya tugas satu kota atau satu daerah. Toleransi merupakan agenda kebangsaan yang harus diperjuangkan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Ambon Oldrin Parinusa membagikan pengalaman daerahnya dalam membangun kembali kerukunan masyarakat setelah menghadapi konflik sosial pada masa lalu.
Ia mengungkapkan, Kota Ambon kembali berhasil masuk dalam 10 besar Kota Toleran pada 2025 setelah sebelumnya berada di luar posisi tersebut selama beberapa tahun.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, tidak tercatat peristiwa intoleransi di Kota Ambon sepanjang 2025.
Menurut Oldrin, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan toleransi, inklusivitas, dan kerukunan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan.

Salah satu pesan yang terus digaungkan Pemerintah Kota Ambon adalah “Ambon untuk Semua”. Pesan ini menegaskan bahwa masyarakat dari berbagai etnis, agama, suku, dan ras yang tinggal di Ambon merupakan bagian dari warga kota yang memiliki tanggung jawab bersama membangun daerah.
Upaya lainnya dilakukan melalui dialog lintas agama, penguatan FKUB, pengembangan desa-desa kerukunan, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat.
Pemerintah Kota Ambon juga mengembangkan inovasi AKSA Harmoni untuk memperkuat persaudaraan, membangun kepedulian bersama, menciptakan ruang interaksi masyarakat, dan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Oldrin menilai tantangan toleransi saat ini semakin kompleks, terutama akibat polarisasi digital, disinformasi, dan potensi konflik yang berkembang melalui media sosial.
Karena itu, menurutnya, toleransi tidak cukup hanya diwujudkan dengan menghindari konflik, tetapi juga harus menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat untuk berinteraksi, saling mengenal, dan hidup berdampingan.
Dari perspektif pemerintah pusat, Kepala Bidang Bina Lembaga Kementerian Agama Hery Santoso menegaskan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.
Ia menjelaskan, hak tersebut memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 29.

Hery mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkannya, sepanjang 2007 hingga 2025 tercatat sebanyak 3.797 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Sementara pada 2025 tercatat 221 peristiwa, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, ia menilai perlindungan kebebasan beragama tetap membutuhkan dukungan dan kolaborasi pemerintah, organisasi nonpemerintah (NGO), masyarakat sipil, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan.
Hery juga menyoroti pentingnya komunikasi dan dialog dalam persoalan pendirian rumah ibadah, terutama di lingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda.
Ia menjelaskan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 masih menjadi salah satu rujukan dalam menjaga kerukunan umat beragama, termasuk terkait tanggung jawab pemerintah daerah, peran FKUB, dan pendirian rumah ibadah.
Selain itu, peningkatan kapasitas tokoh agama dan pengurus FKUB juga dinilai penting agar mereka mampu menjadi mediator, melakukan rekonsiliasi, dan membantu menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, persoalan rumah ibadah yang belum memiliki izin tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan intimidasi, persekusi, maupun tindakan kekerasan.
Dalam kesempatan tersebut, Hery turut menyampaikan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 mencapai 77,89 atau meningkat 1,42 poin dibandingkan 2024. Indeks tersebut diukur melalui tiga indikator, yakni toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan.

Sementara itu, Peneliti Setara Institute Harkirtan Kaur mengingatkan bahwa upaya membangun toleransi tidak cukup hanya mengandalkan kerukunan masyarakat di tingkat akar rumput. Negara juga harus hadir memastikan perlindungan dan pemenuhan hak seluruh warga tanpa diskriminasi.
Ia memaparkan, pada 2024 tercatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Angka tersebut menurun pada 2025 menjadi 221 peristiwa dengan 331 tindakan.
Meski terjadi penurunan, Harkirtan mengingatkan agar angka tersebut tidak langsung dimaknai sebagai tanda bahwa kondisi toleransi di Indonesia telah sepenuhnya membaik.
Menurutnya, masih terdapat pola pelanggaran yang perlu menjadi perhatian, termasuk tindakan intoleransi yang berkembang menjadi kekerasan serius dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Berdasarkan pemetaan Setara Institute, pada 2025 terdapat 197 tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor non-negara dan 128 tindakan oleh aktor negara.
Ia menegaskan, lebih tingginya jumlah tindakan yang dilakukan aktor non-negara tidak boleh mengaburkan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara.
Harkirtan menjelaskan, terdapat tiga fondasi penting dalam membangun harmoni sosial, yakni kesetaraan (equality), kepercayaan (trust), dan keadilan sosial (fairness).
Ia juga menekankan bahwa toleransi bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan awal menuju inklusi sosial melalui tiga tahapan, yakni penerimaan (acceptance), pengakuan (recognition), dan pelibatan (inclusion).
Dalam menjaga ekosistem toleransi, Setara Institute mengidentifikasi tiga pilar kepemimpinan yang perlu diperkuat, yakni kepemimpinan politik, birokrasi, dan masyarakat.
Kepemimpinan politik berkaitan dengan arah kebijakan dan komitmen pemerintah. Kepemimpinan birokrasi diwujudkan melalui pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Sementara kepemimpinan masyarakat melibatkan tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, warga, dan FKUB dalam menciptakan ruang perjumpaan serta meredam potensi konflik.
Harkirtan menegaskan, menjaga toleransi bukan pekerjaan satu atau dua pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Melalui konferensi tersebut, pengalaman Banjarmasin dalam membangun regulasi toleransi, Ambon dalam memperkuat kerukunan melalui kolaborasi masyarakat, serta pandangan Kementerian Agama dan Setara Institute menjadi bahan pembelajaran bersama bagi daerah dalam menjaga keberagaman.
Toleransi, pada akhirnya, tidak hanya diukur dari tidak adanya konflik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat memastikan setiap warga memperoleh hak yang sama, dihormati, dan dapat hidup berdampingan tanpa diskriminasi. (Ai)






