7 Fraksi DPRD Mimika Menerima dan Menyetujui LKPJ dan PP-APBD Mimika Tahun 2023, Dengan Catatan …

Timika, KontenMimika.com – Tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Mimika menyatakan, menerima, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, pada Rapat Paripurna DPRD Mimika, Rabu malam 3 Juli 2024.

Tujuh fraksi yaitu, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Perindo, dan Fraksi Demokrat menerima dan menyetujui, namun juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi.

Supervisi DPRD kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Johannes Rettob, diminta agar ditindaklanjuti dan diimplementasikan.

“Kalau program di tahun anggaran 2023 sudah berjalan baik, maka perlu dilanjutkan dan tidak lagi persoalkan. Setelah mendengar dan menganalisas secara seksama terhadap LKPJ Bupati dan PP-APBD Mimika tahun anggaran 2023, Fraksi Golkar menerima dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno.

Fraksi Nasdem menerima LKPJ dan PP APBD 2023 agar Pemerintah ke depan bisa tetap berkomitmen bersama dan bersinergi untuk membangun demi kemajuan Kabupaten Mimika.

“Catatan lain, jika anggaran APBD 2024 ini sudah pada angka Rp 7 trilyun ke atas, mestinya apa yang dimakan oleh orang di kota Mimika juga sama yang dimakan oleh saudara kita yang ada di kampung-kampung,” sebut Ketua Fraksi Nasdem, Anthon Pali’.

Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LKPJ dan PP APBD 2023, pada prinsipnya PDIP senantiasa mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah terutama yang dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Mimika.

Sedangkan terkait dengan banyaknya rekomendasi dari BPK RI tentang laporan keuangan, Fraksi PDIP mendorong agar Pemda menindak lanjuti rekomendasi tersebut.

“PDI Perjuangan mendorong agar Pemda wajib menindak-lanjuti. Sebab ini jadi indikator penting untuk menilai akuntablitas soal tata kelola keuangan daerah. Rekomendasi dari BPK RI ini jadi catatan penting guna perbaikan tata kelola keuangan ke depan lebih baik,” sebut Thobias Albert Maturbongs.

Pendapat akhir Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan salah satunya tentang pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Fraksi Gerindra menerima namun dengan beberapa masukan dan saran untuk menjadi atensi Pemerintah Daerah

“Stop sudah dengan proyek multi year karena beban utang menambah, lebih baik program itu dirasakan oleh seluruh masyarakat Mimika khususnya Orang Asli Papua khususnya Amungme dan Kamoro,” kata Sekretaris Fraksi Tanzil Azharie.

Fraksi PKB banyak memberikan rekomendasi dan catatan kepada Pemerintah Daerah. Salah satunya di bidang pendidikan, agar segera melakukan perbaikan.

“DPRD Mimika ini paling hebat bisa membahas LKPJ dan PP APBD dalam hitungan dua hari harus menyampaikan pendapat akhir fraksi, sementara hak-haknya seperti pengawasan, legislasi dan penganggaran bisa dikebiri oleh eksekutif. Bukan saja soal program dan tugas yang melekat di legislatif, namun juga dikebiri di aturan,” keluh Sekretaris Saleh Alhamid.

Samuel Bunai yang menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Perindo, memberi apresiasi kepada pemerintah daerah khususnya rumpun ekonomi dan keuangan untuk bekerja keras untuk meningkatkan kemajuan daerah.

“Catatan lain dari Fraksi Perindo adalah pemerintah daerah perlu menambah Puskesmas karena semakin meningkatnya jumlah penduduk, khususnya menambah puskesmas di Distrik Kwamki Baru,” sebutnya.

Sedangkan Fraksi Demokrat pada pendapat akhirnya fraksinya yang disampaikan oleh Ketua Fraksinya, Ancelina Beanal juga dapat menerima dan menyetujui LKPJ dan PP APBD Mimika tahun anggaran 2023 dengan sejumlah catatan.

“Dengan catatan agar pengelolaan keuangan daerah agar dikelola secara akuntabel. Kami juga beri apresiasi atas pencapaian dan raihan opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Mimika secara berturut-turut,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutan penutupannya mengaku sejumlah catatan penting dan rekomendasi yang telah telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD dalam Pendapat Akhir Fraksi merupakan koreksi dan masukan bagi eksekutif, sebagai pelaksana kebijakan pembangunan di kabupaten Mimika.

“Untuk dapat bekerja dengan lebih sungguh – sungguh dan bertanggungjawab, tentunya hal ini akan menjadi prioritas dan perhatian, dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor pada tahun-tahun berikutnya,”sebutnya.

Bupati Johannes Rettob  berharap agar lembaga legislatif, selaku mitra kerja pemerintah yang sejajar dalam melakukan pengawasan pembangunan, sehingga bisa saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

“Saya menghargai kerja sama dan semangat kekeluargaan, yang selama ini terjalin antara Dewan yang terhormat selaku lembaga legislatif. Ini merupakan suatu prestasi tersendiri, yang patut dicatat dan menjadi perhatian, serta motivasi baik bagi eksekutif maupun legislatif, guna menata langkah dan arah pembangunan yang semakin baik ke depan,” tandasnya. (Admin)