Dari Wacakam hingga Waripi, Musdat LMHA Kamoro/Mimika Wee Mencari Pemimpin Berjiwa Masyarakat

Timika – Suasana Gedung Tongkonan, Rabu siang, 3 Desember 2025, dipenuhi masyarakat dan tokoh-tokoh Kamoro dari berbagai wilayah pesisir Mimika Wee, dari timur ke barat, dari Wacakam hingga Waripi.

Mereka berkumpul dalam Musyawarah Adat Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) Kamoro/Mimika Wee, sebuah forum yang digelar untuk memilih kepengurusan baru sekaligus mempertegas mandat lembaga adat dalam menjaga hak-hak masyarakat Kamoro yang kian terdesak berbagai kepentingan.

Musyawarah ini dihadiri Pj. Sekda Mimika, Abraham Kateyau; pendiri LMHA, Philipus Monaweyauw; serta para tokoh seperti Yance Boyau, Hendrikus Atapemame, Plasidus Natipia, Damianus Samin, dan Edward Omeyaro. Para tetua dan perwakilan kampung dari pesisir hingga pedalaman turut memenuhi ruangan.

Kekhawatiran atas “Caplok Kiri-Kanan” Wilayah Tanah Mimika Wee

Dalam pidatonya, Philipus Monaweyauw mengingatkan pentingnya eksistensi lembaga adat sebagai benteng terakhir masyarakat Kamoro.

“Ada indikasi caplok kiri kanan, baik di laut maupun di darat,” ujarnya lantang. Menurutnya, tanpa struktur adat yang kuat, ruang hidup masyarakat Kamoro rawan tergerus oleh investasi dan kepentingan eksternal.

Philipus menyebut para tokoh adat yang masih hidup sebagai penjaga memori kolektif dan nilai-nilai yang harus diwariskan. “Saya ingin generasi muda ini tahu hak-hak mereka sebagai masyarakat adat,” katanya.

Persiapan musyawarah telah berjalan sejak Maret, di tengah berbagai hambatan. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang turut membantu pendanaan kegiatan ini. “Walaupun sedikit, tapi ini menunjukkan perhatian,” ujarnya.

Pesan Pemerintah: Identitas Harus Dirawat

Mewakili Bupati, Pj. Sekda Abraham Kateyau menegaskan bahwa musyawarah ini memiliki arti strategis, bukan sekadar memilih pengurus.

“Suku Kamoro/Mimika Wee adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas daerah ini,” katanya. Nilai-nilai Ipere dan Pimako menurutnya menjadi fondasi harmoni masyarakat Kamoro dalam menghadapi perubahan zaman.

Abraham mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kemampuan menjaga identitas budaya dan hak ulayat.

Ia berharap kepengurusan LMHA periode 2025–2030 mampu menghadirkan kepemimpinan yang berintegritas dan mampu mengayomi semua keret. “Perbedaan pendapat itu biasa. Yang utama adalah tujuan bersama.”

Pertaruhan Pilihan Pemimpin Adat

Ketua Panitia, Plasidus Natipia, menjelaskan bahwa proses pemilihan bakal berjalan panjang hingga malam. Para perwakilan adat dari Wacakam hingga Warifi mengambil bagian dalam menentukan arah lembaga lima tahun ke depan.

Ada enam bakal calon yang masuk dalam bursa. Semuanya harus memenuhi syarat ketat: asli Kamoro dari garis ayah dan ibu. “Suara terbanyak yang menentukan siapa Ketua LMHA,” ujar Plasidus.

Sekitar 700 hingga 800 pemilih hadir, mewakili 74 kampung. Jumlah perwakilan tiap kampung ditentukan oleh jumlah taparu—unit adat yang menjadi dasar representasi. Bila satu kampung memiliki tujuh taparu, maka tujuh orang hadir sebagai pemilih sah.

Harapan dari Pesisir hingga Pedalaman

Musyawarah ini menegaskan kembali hasrat masyarakat Kamoro untuk memiliki lembaga adat yang benar-benar berpihak pada mereka—yang memahami kebutuhan dari Wacakam hingga Warifi, dari pesisir hingga rawa-rawa, dari generasi tua hingga kaum muda yang mulai tercerabut dari akar adatnya.

 

Bagi masyarakat Kamoro, Musdat kali ini bukan sekadar ritual lima tahunan, tetapi pernyataan sikap: bahwa identitas dan hak adat bukan untuk dinegosiasikan.