Dewan Papua Tengah John Thie Minta Pejabat Mimika Aktif Jelaskan Kebijakan Pemerintah kepada Publik
TIMIKA – Anggota DPRP Papua Tengah, Yohannes Felix Helayanan, meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus lebih aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai setiap kebijakan pemerintah, di bawah kepemimpinan JOEL, Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.
Politikus yang akrab disapa John Thie itu menyampaikan imbauan tersebut di tengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika.
Ia menegaskan bahwa aparatur pemerintah harus melayani seluruh warga tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun pilihan dalam kontestasi demokrasi.
“Saya berharap saudara-saudara memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun pilihan dalam kontestasi demokrasi,” ujar John Thie dalam keterangan persnya Kamis, 25 Juni 2026.
“Jabatan yang diemban adalah amanah untuk melayani seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu,” tambahnya.
Menurut dia, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala distrik, lurah, hingga pejabat eselon memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Salah satu caranya adalah menjelaskan setiap kebijakan pemerintah secara terbuka dan berbasis data.
Ia menilai sikap pasif ketika muncul kritik terhadap kepala daerah maupun program pembangunan hanya akan memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, setiap kritik perlu direspons dengan klarifikasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan hanya diam! Berikan klarifikasi yang objektif, terbuka, dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap diam hanya akan melahirkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
“Demi menjaga nama baik pemerintah daerah, mewujudkan janji-janji politik, serta mengawal visi dan misi kepala daerah, setiap pimpinan OPD harus mampu menjelaskan setiap kebijakan pemerintah kepada publik,” ujarnya lagi.
John Thie juga mengingatkan para pejabat agar tidak merasa berada di posisi yang aman hanya karena menduduki jabatan struktural. Menurut dia, jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berpendapat pejabat yang tidak mampu memberikan pelayanan prima, tidak responsif terhadap persoalan masyarakat, serta gagal mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah patut dievaluasi secara berkala.
Menurut dia, enam bulan pertama masa kerja merupakan waktu yang cukup untuk mengukur kapasitas, integritas, dan komitmen seorang pejabat.
“Evaluasi harus dilakukan secara objektif demi terwujudnya pemerintahan yang profesional, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tandas Dewan John Thie. (trm)
