Distrik Mimika Barat Jauh Disiapkan Jadi Model Pembangunan Berbasis Potensi Lokal
TIMIKA, KONTENMIMIKA.com — Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menyusun arah pembangunan Distrik Mimika Barat Jauh berbasis potensi lokal, riset, dan kearifan masyarakat.
Langkah itu dilakukan melalui Seminar Pendahuluan Kajian Strategis Pembangunan Wilayah Distrik Mimika Barat Jauh yang digelar di ruang pertemuan Kantor Badan Pendapatan Daerah, Jalan Yos Sudarso, Timika, Papua Tengah, Senin, 10 Agustus 2026.
Kajian tersebut dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Mimika bekerja sama dengan Pusat Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Bosowa Makassar. Kajian diarahkan untuk merumuskan strategi pembangunan yang mampu mengoptimalkan potensi wilayah sekaligus menjawab persoalan infrastruktur, konektivitas, ekonomi masyarakat, lingkungan, dan hak masyarakat adat.
Bupati Mimika Johannes Rettob diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Mimika, Santi Sondang, dalam sambutannya mengatakan Distrik Mimika Barat Jauh memiliki kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta budaya dan kearifan lokal yang menjadi modal penting pembangunan.
Menurut dia, potensi tersebut harus dikelola secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
Namun, Santi mengakui pembangunan di wilayah Mimika Barat Jauh masih menghadapi sejumlah persoalan. Di antaranya keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, pengembangan ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
Karena itu, dia berharap kajian tersebut tidak berhenti pada pemetaan potensi. Hasil kajian diharapkan melahirkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terukur, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Seperti Bupati katakan, pembangunan itu kita mulai dari kampung ke kota,” kata Santi.
Ia mengatakan pembangunan wilayah harus berpegang pada prinsip keberlanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi masyarakat, kata dia, juga harus ditempatkan sebagai dasar dalam setiap tahapan pembangunan.
“Dalam setiap tahapan pembangunan, partisipasi masyarakat harus menjadi landasan utama,” ujarnya.
Santi mengatakan Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen mendorong pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik. Pemerintah juga akan memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan ekonomi masyarakat lokal, dan memberdayakan masyarakat adat.
“Setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung,” katanya.
Pelaksana Harian Kepala Bidang Riset dan Inovasi Brida Kabupaten Mimika, Joseph Manggara, mengatakan kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah di Mimika Barat Jauh.
Joseph meminta tim pengkaji dari PWK Universitas Bosowa Makassar memilah berbagai masukan dan rekomendasi dari organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Brida untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Kami berharap tim pengkaji dari Universitas Bosowa dapat menyusun kegiatan-kegiatan per OPD terkait sehingga menjadi rekomendasi bagi kami untuk dikoordinasikan kepada perangkat daerah terkait,” kata Joseph.
Menurut dia, kajian tersebut juga harus menghasilkan skema intervensi pembangunan yang jelas, baik untuk masing-masing OPD maupun melalui kerja sama lintas OPD.
Skema tersebut dinilai penting karena pembangunan Mimika Barat Jauh tidak dapat dilakukan secara sektoral. Kolaborasi antarinstansi dan antarwilayah dibutuhkan, terutama karena wilayah tersebut berbatasan dengan Kabupaten Kaimana.
“Nanti dimohon kepada tim juga ada rekomendasi terkait dengan skema intervensi, baik per OPD maupun antar-OPD. Sehingga ada alternatif kolaborasi lintas sektor atau lintas wilayah. Karena kita berbatasan dengan Kaimana,” ujarnya.
Kajian kewilayahan itu salah satunya akan melihat potensi Potowaiburu, Distrik Mimika Barat Jauh, sebagai bagian dari upaya pemerintah menerjemahkan kebijakan pembangunan dari kampung ke kota.
Joseph mengatakan hasil kajian nantinya akan dipublikasikan melalui SIRIDAKAMI atau Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika.
Sistem tersebut menjadi wadah digital untuk mendokumentasikan hasil riset, kajian akademis, dan pelaporan inovasi daerah. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya menjadi dokumen internal pemerintah, tetapi dapat diakses masyarakat dan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan.
“Kami akan publish secara online di dalam sistem SIRIDAKAMI. Ini merupakan bagian dari penyebarluasan hasil kerja kami sehingga bisa diakses untuk berbagai kepentingan seluruh masyarakat,” kata Joseph.
Ia mengatakan keterbukaan data juga menjadi bagian penting dalam menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, OPD terkait diminta memberikan data yang akurat untuk mendukung proses kajian.
“Jargon kami, penyedia kebijakan berbasis data. Kami memproduksi kebijakan evidence-based policy,” ujarnya. (nls)
