Fraksi Eme Neme Yauware DPRK Mimika Minta Bupati Evaluasi Kinerja OPD Agar Penyerapan APBD Maksimal, Soroti SiLPA Rp1,1 Triliun
KONTENMIMIKA.com, Timika – Fraksi Eme Neme Yauware DPRK Mimika meminta Bupati Mimika Johannes Rettob mengevaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Jurubicara Fraksi Eme Neme Yauware, Hj. Rampeani Rachman, mengatakan besarnya SiLPA menunjukkan masih rendahnya penyerapan anggaran. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada pembangunan daerah, tetapi juga terhadap perputaran ekonomi masyarakat Mimika.
Menurut Rampeani, anggaran sekitar Rp6,1 triliun dalam APBD Perubahan sebenarnya memiliki kapasitas besar untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Mimika.
Namun, apabila anggaran tersebut tidak mampu dieksekusi secara maksimal, maka manfaatnya tidak dirasakan masyarakat secara optimal.
“Yang harusnya anggaran itu dipakai habis untuk pembangunan di tahun ini, itu tidak dipakai. Sehingga pembangunan di Kabupaten Mimika ini tidak jalan,” ujar Rampeani atas nama Fraksi gabungan Perindo dan Nadsem DPRK Mimika.
Ia menjelaskan, secara keuangan negara, anggaran yang tidak terserap memang akan kembali menjadi SiLPA dan tidak serta-merta menimbulkan kerugian bagi negara. Namun, dari sisi pembangunan daerah, tidak terserapnya anggaran berarti terdapat aktivitas pembangunan dan belanja pemerintah yang tidak terlaksana.
Dampaknya, kata dia, turut dirasakan masyarakat karena uang yang seharusnya berputar melalui kegiatan pembangunan, pengadaan maupun belanja daerah tidak masuk ke aktivitas ekonomi masyarakat.
“Harusnya Rp1,1 triliun ini berputar di Kabupaten Mimika, entah itu pembangunan kemudian pembiayaan pembangunan yang berdampak kepada perputaran keuangan yang ada di lapangan,” katanya.
Bupati Diminta Evaluasi OPD
Fraksi Eme Neme Yauware meminta Bupati Mimika tidak hanya melihat besarnya anggaran, tetapi juga mengevaluasi kemampuan masing-masing OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Rampeani mempertanyakan penyebab rendahnya penyerapan anggaran, apakah disebabkan keterbatasan kemampuan OPD atau sistem pengelolaan anggaran yang masih perlu diperbaiki.
“Apakah OPD-nya yang tidak sanggup atau sistemnya yang harus diperbaiki? Saya minta dengan tegas pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, untuk selalu mengevaluasi kinerja dan kemampuan masing-masing OPD,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara serius agar persoalan rendahnya penyerapan anggaran tidak terus berulang dan berdampak terhadap kinerja pemerintahan maupun pembangunan daerah.
Ia juga meminta adanya pemantauan dan evaluasi khusus terhadap OPD yang dinilai belum mampu mengeksekusi anggaran secara optimal.
Rampeani menegaskan, persoalan penyerapan anggaran tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi pemerintahan. Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran memiliki konsekuensi langsung terhadap pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat di tingkat bawah.
Karena itu, Fraksi Eme Neme Yauware meminta Pemkab Mimika mengambil langkah evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan APBD ke depan lebih efektif dan anggaran yang telah disiapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (trm)
