BPBD se-Tanah Papua Dorong Satu Standar Data Logistik Bencana
KONTENMIMIKA.com, Timika – BPBD se-Tanah Papua didorong menggunakan satu standar data dan pelaporan logistik bencana untuk mencegah bantuan salah sasaran, terlambat, atau menumpuk saat keadaan darurat.
Keseragaman data dinilai penting karena kebutuhan logistik di setiap daerah harus terukur berdasarkan kondisi riil di lapangan. Data yang tidak sinkron dapat menghambat distribusi dan membuat bantuan tidak sesuai kebutuhan.
Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana se-Tanah Papua yang digelar BPBD Mimika di Horison Ultima Hotel, Timika, Rabu, 23 September 2026.
Plt Kepala BPBD Mimika Agustina Rahaded mengatakan verifikasi dan sinkronisasi data diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kebutuhan serta memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran.
“Rakor ini dilaksanakan sebagai langkah krusial untuk memverifikasi dan menyinkronkan data kebutuhan riil di lapangan guna menghindari tumpang tindih serta memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran,” kata Agustina saat membacakan laporan panitia.
Standar Pelaporan Diusulkan
Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau mendorong adanya format dan standar pelaporan logistik bencana yang dapat digunakan seluruh daerah di Tanah Papua.
Menurut dia, inventarisasi dan verifikasi merupakan dasar pengelolaan logistik. Tanpa data yang akurat, bantuan berisiko terlambat, salah sasaran, atau menumpuk di lokasi yang tidak membutuhkan.
“Ke depan, pendekatan kolaboratif dan berbasis data perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem logistik bencana yang tangguh dan responsif di seluruh Tanah Papua,” ujar Abraham.
Ia mengatakan koordinasi antarlembaga juga harus diperjelas, mulai dari pembagian peran, mekanisme komunikasi hingga pengambilan keputusan saat tanggap darurat.
“Koordinasi yang efektif dapat menghemat sumber daya, waktu dan, yang paling penting, menyelamatkan nyawa,” katanya.
Abraham juga mendorong seluruh pemerintah daerah mengintegrasikan teknologi informasi dalam manajemen logistik. Sistem tersebut perlu didukung pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat digunakan secara optimal.
Selain pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan lembaga kemanusiaan dan sektor swasta dinilai penting untuk memperkuat sistem logistik bencana.
Ia juga mendorong adanya dukungan anggaran untuk pembangunan fasilitas logistik di daerah se-Tanah Papua.
Rakor tersebut dibuka Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang diwakili Sekda Mimika Abraham Kateyau. Kegiatan berlangsung selama dua hari dan diikuti perwakilan lima provinsi serta 12 kabupaten se-Tanah Papua.
Narasumber berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan BNPB Provinsi Papua. Forum diharapkan menghasilkan langkah bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana di Tanah Papua. (nls)
