Di FKP Dinas Dukcapil Wabup Mimika Wanti Zona Integritas Bukan Sekadar Mengejar Predikat
KONTENMIMIKA.com, Timika – Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menegaskan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika tidak boleh berhenti pada upaya mengejar predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurut Emanuel, zona integritas harus terlihat dalam perubahan budaya kerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Zona integritas bukan sekadar formalitas atau mengejar predikat. Ini harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja, perilaku aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan,” kata Emanuel saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mimika di Grand Tembaga Hotel, Timika, Senin, 21 September 2026.
Forum tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dukcapil Mimika dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Kegiatan mengusung tema “Strategi Mewujudkan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani untuk Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat”.
Emanuel mengatakan pembangunan zona integritas harus menghasilkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik juga harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia meminta forum konsultasi publik tidak menjadi kegiatan seremonial. Aspirasi, kritik, keluhan, dan kebutuhan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan.
“Forum ini hendaknya bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana dialog dan dasar nyata bagi perbaikan pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Emanuel, pelayanan publik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah. Karena itu, pelayanan harus diberikan dengan integritas, transparansi, kepastian, kecepatan, kemudahan, ketepatan, dan tanpa diskriminasi.
Dukcapil Diminta Perkuat Pelayanan
Emanuel menilai Dukcapil memiliki posisi penting karena pelayanan administrasi kependudukan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia meminta pelayanan dokumen kependudukan dilakukan secara mudah, aman, terbuka, dan akuntabel serta menjamin hak seluruh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Mimika, kata Emanuel, tidak dapat membangun pelayanan publik sendirian. Kolaborasi dengan dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan.
Melalui forum tersebut, ia berharap ada komitmen bersama untuk memperkuat integritas, meningkatkan standar pelayanan, memperbaiki pengelolaan pengaduan, serta mendorong inovasi.
Setiap rekomendasi yang dihasilkan, kata Emanuel, harus ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, dan profesional serta benar-benar melayani, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mimika,” katanya.
FKP tersebut dihadiri pimpinan OPD, instansi vertikal, kepala distrik, kepala kelurahan, Puskesmas, dan akademisi. Kepala Dinas Dukcapil Mimika Slamet Sutejo turut mendampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong dalam kegiatan tersebut. (nls)
