DPRK Mimika Soroti Empat Persoalan: Tapal Batas, Air Bersih, Karyawan Moker hingga Dampak Konflik
KONTENMIMIKA.com, Timika – DPRK Mimika menyampaikan laporan dan rekomendasi empat Panitia Khusus (Pansus) yang menangani sejumlah persoalan strategis di daerah, mulai dari sengketa tapal batas Kapiraya, akses air bersih, mogok kerja karyawan hingga konflik di sejumlah distrik.
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika di Kantor DPRK Mimika, Selasa, 22 September 2026. Empat Pansus menyerahkan hasil kajian dan rekomendasi yang diharapkan menjadi dasar pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengambil langkah penyelesaian.
Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mengatakan rekomendasi Pansus harus menjadi acuan dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak terhadap masyarakat.
“Rekomendasi strategis ini menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait untuk mengambil langkah penyelesaian yang nyata dan berkeadilan demi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika,” kata Primus.
Empat Pansus tersebut masing-masing membahas persoalan tapal batas di Kapiraya, masalah air bersih, karyawan mogok kerja, serta persoalan kemanusiaan akibat konflik di Kapiraya, Kwamki Narama, dan Jila.
Empat Persoalan yang Dibahas
Pansus Tapal Batas Kapiraya berfokus pada penyelesaian batas wilayah untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga ketenteraman masyarakat.
Pansus Air Bersih mengawal pemenuhan hak dasar masyarakat atas akses air bersih yang layak, aman, dan merata.
Sementara Pansus yang menangani persoalan karyawan mogok kerja, privatisasi dan kontrak, mendorong penyelesaian melalui mediasi, perlindungan hak pekerja, serta perbaikan hubungan industrial.
Adapun Pansus Kemanusiaan menangani dampak konflik di Kapiraya, Kwamki Narama, dan Jila. Pendekatan yang didorong meliputi penyelesaian secara damai, pemulihan dampak konflik, dan rekonsiliasi antarwarga.
Setelah laporan empat Pansus disampaikan, rancangan Keputusan Pimpinan DPRK Mimika disetujui secara aklamasi oleh anggota DPRK yang hadir. Keputusan tersebut kemudian ditandatangani pimpinan DPRK bersama Pj. Sekda Mimika Abraham Kateyau.
Pemkab Diminta Segera Tindak Lanjut
Abraham mengatakan Pemerintah Kabupaten Mimika menerima rekomendasi DPRK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.
Ia menegaskan rekomendasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Perangkat daerah diminta segera berkoordinasi dan menyusun rencana tindak lanjut yang tertulis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Rekomendasi ini harus diwujudkan dalam langkah nyata. Perangkat daerah tidak perlu hanya menunggu proses administrasi, tetapi harus proaktif menindaklanjuti hasil kajian dan rekomendasi tersebut,” ujar Abraham.
Hasil kajian dan rencana tindak lanjut dari masing-masing perangkat daerah selanjutnya diminta disampaikan kepada pimpinan daerah untuk kemudian diteruskan kepada anggota DPRK Mimika.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua II Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Hadir Pj. Sekda Mimika Abraham Kateyau, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, dan undangan lainnya. (trm)
