Brida Mimika Siapkan Rekomendasi Komoditas Unggulan Tiga Distrik untuk Program 2027

KONTENMIMIKA.com, Timika — Pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan langkah pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan di Distrik Mimika Timur, Mimika Barat, dan Agimuga. Hasil kajian yang disusun bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah pada 2027.

Upaya tersebut dibahas dalam Seminar Akhir Kajian Potensi Pengembangan Komoditas Unggulan Sumber Daya Pertanian dan Perikanan di tiga distrik tersebut. Kegiatan diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Mimika bekerja sama dengan BRIN di Ruang Rapat Lantai III Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Jalan Yos Sudarso, Timika, Papua Tengah, Kamis 15 Oktober 2026.

Seminar dibuka oleh Bupati Mimika Johannes Rettob yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame. Kegiatan itu turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Brida Mimika, Darius Sabon Rain.

Dalam sambutannya, Herry mengatakan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, membuka peluang usaha, dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat di kampung-kampung. Karena itu, pengembangan pertanian perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil.

Menurut Herry, keberhasilan pembangunan pertanian harus dirasakan langsung oleh petani melalui ketersediaan bibit yang sesuai, pendampingan yang memadai, akses transportasi yang mendukung, serta harga jual yang menguntungkan.

“Kesesuaian lahan, ketersediaan air, kondisi lingkungan, pengalaman masyarakat, dan akses pasar harus menjadi pertimbangan dalam menentukan komoditas unggulan,” ujarnya.

Ia menegaskan, masukan dari pemerintah distrik, kepala kampung, penyuluh, dan petani sangat diperlukan agar rekomendasi hasil kajian sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nyata di lapangan.

“Pemerintah distrik dan kampung harus dilibatkan dalam pelaksanaan serta pemantauan di lapangan,” katanya.

Herry meminta pengembangan komoditas unggulan di Mimika Timur, Mimika Barat, dan Agimuga dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah. Hasil kajian, menurut dia, harus memberikan gambaran yang jelas mengenai komoditas yang layak dikembangkan, lokasi yang sesuai, kebutuhan sarana produksi, serta peluang pasarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perhitungan biaya produksi, potensi hasil, dan risiko usaha agar keputusan pengembangan komoditas memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kajian perlu menjelaskan pihak yang akan mengelola usaha, bentuk pendampingan yang dibutuhkan, serta calon pembeli hasil produksi. Dengan demikian, pengembangan komoditas unggulan tidak berhenti pada rekomendasi penelitian, tetapi dapat diterapkan melalui program yang nyata.

Petani lokal harus menjadi pelaku utama

Herry menegaskan, petani dan masyarakat setempat harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengembangan sektor pertanian. Program yang disusun diharapkan memperkuat kemampuan petani mengelola usaha secara mandiri.

Ia juga meminta perhatian khusus diberikan kepada petani Orang Asli Papua (OAP), perempuan, dan generasi muda melalui pelatihan sesuai kebutuhan serta pendampingan yang berkelanjutan.

Menurut Herry, pengetahuan lokal masyarakat perlu menjadi bagian dari pendekatan pengembangan komoditas. Penentuan lokasi juga harus dilakukan melalui komunikasi dan kesepakatan yang jelas dengan masyarakat serta pemilik hak atas tanah.

“Pengembangan usaha perlu menghormati hak masyarakat adat, menjaga lingkungan, dan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat setempat,” tegasnya.

Di sisi lain, penguatan produksi harus diikuti kesiapan penanganan pascapanen, transportasi, penyimpanan, dan pemasaran. Herry berharap kajian tersebut turut mengidentifikasi kebutuhan pembeli, standar mutu produk, serta peluang kemitraan yang adil bagi petani.

Kelompok tani dan koperasi, katanya, dapat diperkuat sesuai dengan kesiapan masyarakat untuk mendukung pengadaan sarana produksi dan pemasaran bersama.

Brida kawal rekomendasi masuk program 2027

Untuk memastikan hasil kajian dapat ditindaklanjuti, Herry meminta Brida bersama perangkat daerah terkait menyusun rencana pelaksanaan yang terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Rencana tersebut perlu memuat lokasi prioritas, kelompok sasaran, tahapan kegiatan, kebutuhan pembiayaan, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Pelaksanaan juga dapat diawali melalui proyek percontohan di lokasi yang dinilai paling siap.

Menurut Herry, keberhasilan pengembangan komoditas unggulan harus diukur berdasarkan peningkatan produktivitas, mutu hasil, kepastian pemasaran, dan pendapatan petani.

Ia berharap seluruh masukan dalam seminar menjadi bahan penyempurnaan laporan akhir, termasuk rekomendasi pelaksanaan, prasyarat yang dibutuhkan, dan risiko yang perlu diantisipasi.

Sementara itu, Plt Kepala Brida Mimika, Darius Sabon Rain, mengatakan kajian tersebut merupakan hasil kerja sama Brida Mimika dengan BRIN. Dalam proses pengkajian, tim menemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi pengembangan potensi komoditas unggulan di Mimika Timur, Mimika Barat, dan Agimuga.

Hambatan itu antara lain keterbatasan infrastruktur dasar, terutama transportasi dan akses air bersih untuk mendukung kegiatan produksi. Selain itu, keterbatasan tenaga pendamping dan belum memadainya akses pasar juga menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Darius mengatakan hasil rekomendasi kajian akan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan pada 2027.

Ia menegaskan, Brida bertugas mengawal agar rekomendasi hasil kajian tidak berhenti sebagai dokumen penelitian, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

“Hasil rekomendasi akan disampaikan kepada OPD terkait untuk dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada 2027. Kami dari Brida akan mengawal sampai program dilaksanakan. Itu tugas kami. Kalau rekomendasi kajian tidak dilaksanakan, berarti kami dianggap tidak berhasil,” ujar Darius.

Melalui kajian tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan dapat menentukan arah pengembangan komoditas unggulan berdasarkan potensi dan kebutuhan setiap wilayah, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. (nls)