Pemkab Mimika Tekankan APBD Harus Berorientasi Hasil, Bukan Sekadar Serapan
KONTENMIMIKA.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan pertanggungjawaban APBD tidak boleh berhenti pada laporan serapan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat ditelusuri hasil, keluaran, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Herry Onawame, saat membuka kegiatan Penyusunan Analisis Pertanggungjawaban APBD di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Jumat (25/9/2026).
Herry mewakili Bupati Mimika Johannes Rettob dalam kegiatan yang diikuti Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan bendahara. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Rini Rohaini.
Menurut Herry, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.
“Setiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Herry.
Ia mengatakan pertanggungjawaban APBD tidak cukup hanya menyajikan angka realisasi anggaran. Dokumen tersebut harus mampu menjelaskan bagaimana pendapatan dan belanja daerah dikelola serta sejauh mana program yang dibiayai APBD memberikan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, analisis pertanggungjawaban APBD diperlukan untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan anggaran.
“Melalui analisis yang baik, pemerintah daerah dapat mengetahui berbagai capaian maupun permasalahan dalam pelaksanaan anggaran, termasuk deviasi antara target dan realisasi, tingkat penyerapan anggaran, pencapaian program dan kegiatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan APBD,” ujarnya.
Empat Aspek Jadi Perhatian
Herry meminta analisis pertanggungjawaban memperhatikan sejumlah aspek penting.
Pertama, pendapatan daerah, termasuk pencapaian target, pertumbuhan pendapatan, serta faktor yang menyebabkan target tercapai maupun tidak tercapai.
Kedua, belanja daerah, terutama tingkat realisasi, efektivitas belanja, kesesuaian antara anggaran dan pelaksanaan program, serta kontribusinya terhadap sasaran pembangunan.
Ketiga, pembiayaan daerah, untuk memastikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dikelola secara tepat dan mendukung kesinambungan fiskal daerah.
Keempat, kinerja program dan kegiatan. Aspek ini menjadi penting agar pertanggungjawaban APBD tidak hanya mengukur berapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga melihat keluaran, hasil, dan manfaat yang dihasilkan.
Herry berharap kegiatan tersebut tidak sekadar menghasilkan dokumen untuk memenuhi kewajiban administrasi. Analisis yang disusun harus objektif, terukur, dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Kita harus terus mendorong pengelolaan anggaran yang tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, menuju pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil dan kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, pertanggungjawaban APBD diharapkan tidak hanya menunjukkan berapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi juga apa yang dihasilkan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat Mimika. (nls)
